 |
| Dana bansos. || Foto: Ilustrasi |
Jailolo, Falanusantara.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, yakni James Uang dan Djufri Muhammad akan dilaporkan oleh Kordinator Kabupaten ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pasalnya, Pemda setempat diduga tidak membayar anggaran operasional pendamping PKH Halbar selama setahun.
Padahal, anggaran tersebut sangat penting dalam melakukan pendampingan di lapangan.
Kordinator Kabupaten, Ayub Sani Ibrahim ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (1/1/2024) menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan anggaran tersebut sejak awal tahun 2023 hingga memasuki 2024, tetapi usulan itu tidak kunjung direalisasikan. Bahkan kata Ayub, sudah sampai pada tingkat SP2D namun Pemda Halbar diduga mengabaikan usulan tersebut.
"Info terkahir kami terima, ada perubahan lagi yang harus di buat oleh Dinsos dari SPM ke LS. Saya juga tidak faham akan hal tersebut namun harus segera dicairakan," Tegasnya.
Menurutnya, di akhir tahun banyak jenis Bantuan Sosial (Bansos) yang sedang disalurkan seperti bantuan PKH dan BLT el-Nino. Sehingga penyaluran itu harus di kawal oleh pendamping PKH di lapangan. Namun pihaknya tidak mendapatkan anggaran sharing dan operasional itu.
"Seharusnya Kadis Sosial serta Dinas Keuangan (BKAD) mementingkan hal tersebut, karena ini kepentingan masyarakat. Dari akhir tahun kemarin sampe ini tidak ada pencairan, padahal sudah SP2D tapi tidak ada tindak lanjut, ini sangat miris sekali," Sesalnya.
Dia menegaskan bahwa, apabila Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut maka pihaknya mengambil langkah untuk melaporkan ke Kemensos. (Red)
