Gusti Ramli.|| Foto: Istimewa
Oleh : Gusti Ramli
Falanusantara.id--Tak disangka-sangka, waktu berjalan amatlah cepat, hingga detik hari ini kita bahkan hampir tak menyadari bahwa momentum Pemilihan Umum sudah semakin dekat. Pesta demokrasi yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Kata teman saya “ini bukan pesta demokrasi, tapi ini pesta oligarki”.
Tak terasa kita sudah memasuki bulan Februari dan akan terhitung beberapa hari kedepan akan memasuki waktu menegangkan dan mungkin saja ada serangan fajar oleh kandidat yang memikili financial, cara main politik ini sudah menjadi budaya dan merubah mindset berpikir masyarakat. Kiranya itu cara ampuh untuk menjadi seorang pemenang.
Lagi-lagi problematika yang terjadi di Halmahera Barat saat ini seolah-olah menjadi wahana mainan yang dimainkan oleh anak usia belia, yang nampaknya tidak pernah berhenti untuk bermain. Mengapa demikian?, penulis melihat ketidakseriusan dari lembaga Legislatif yang mulai mengambil panggung dan mencuri perhatian masyarakat publik, semasa periodesasi mereka dalam menaungi aspirasi masyarakat nampak takkaruan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap mereka-mereka. Melalui catatan ini, penulis tidak ingin membangun opini soal hal-hal yang subjektif dan hanya sekedar pandangan biasa, namun ini sebagai salah satu bentuk kekesalan terhadap lembaga Legislatif dan Eksekutif karena lalai dan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat nampaknya tidak mampu memberikan kontrol yang baik terhadap arah kebijakan Lembaga Eksekutif yang menimbulkan kegaduhan, kekecewaan dan keresehan masyarakat Halmahera Barat. Hal ini dibuktikan dengan gelombang problem di tanah Jiko Makolano yang tidak berangsur surut. Mulai dari Kesehatan, Pendidikan, infrastruktur, Ekonomi, kehadiran PT Geo Dipa Energy dan yang trend saat ini adalah hutang Daerah sebesar Rp 329 Miliar.
Terbengkalainya perhatian Pemerintah Daerah pada aspek kesehatan menimbulkan beberapa masalah serius. Pada 15 Februari dan 11 Mei 2023 telah terjadi kasus yang sangat krusial, kematian dua bayi pada beberapa bulan lalu di Kabupaten Halmahera Barat bersumber dari minimnya fasilitas perawatan rumah sakit, kurangnya dokter spesialis kandungan, kekurangan obat-obatan serta lemahnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) JAILOLO. Ini merupakan hal yang sangat tidak wajar. Disatu sisi Pemerintahan JUJUR (James Uang dan Djufri Muhammad) mempunyai misi besar dengan slogan DIAHI (memperbaiki) lalu kenapa masih terjadi ketimpangan sosial pada aspek kesehatan yang hingga saat ini menjadi penyakit di tanah Jiko Makolano.
Penulis sangat meyakini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berupaya agar PT Geo Dipa Enery masuk di Kecamatan Jailolo ini agar dapat meningkatkan angka pendapatan daerah sehingga mampu untuk melunasi hutang atas nama Daerah, namun disisi lain Pemerintah Halmahera Barat mengalami degradasi berpikir sampai terlihat bodoh, sehingga membuat masa depan masyarakat di Kecamatan Jailolo terlihat suram/retak. Ketiadaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari PT Geo Dipa sendiri akan menjadi ancaman besar bagi penduduk sekitar yang kesehariannya sebagai petani dan berharap dari hasil pertanian tersebut.
Kehadiran perusahaan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), maka sudah pastinya keberadaan perusahaan raksasa ini akan betul-betul mengancam keberlangsungan hidup dan sumber perekonomian masyarakat sekitar.
Pada aspek infrastruktur umum seperti pembangunan lapangan voli dan futsal yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak berdampak positif terhadap pemasukan Daerah, infrastruktur yang dibangun tepat didepan rumah dinas Wakil Bupati nampaknya tidak selesai pembangunannya. Penulis juga melihat ada beberapa lantai dasar pada lapangan yang sudah mengalami kerusakan, ini artinya infrastruktur tersebut dibangun tidak berkualitas dan masyarakat akan berspekulasi bahwa anggaran pada proyek tersebut telah terjadi pemangkasan (korupsi).
Begitupula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara Tahun 2023 atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, terdapat 16 item pekerjaan jalan yang bermasalah.
Item Pekerjaan yang bermasalah itu terdiri dari pekerjaan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum-Pemulihan Ekonomi Nasional (DAU-PEN. Dimana BPK menemukan permasalahan pada kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pekerjaan itu.
Dari temuan BPK diatas penulis juga berkesimpulan bahwa Pemerintahan JUJUR (James Uang & Djufri Muhammad) telah gagal menjadi Pemimpin di Kabupaten Halmahera Barat. Catatan ini sebagai bentuk akumulasi kekesalan sekaligus alarm panjang untuk masa depan Halmahera Barat.
