 |
| Plt Kepala Inspektorat Halbar, Reinhard Bunga. || Foto: Putee |
Jailolo, Falanusantara.id– Inspektorat Halmahera Barat, Maluku Utara, menerima 9 pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa (DD) di 9 Kecamatan sepanjang tahun 2023.
Plt. Kepala Inspektorat Halbar Reinhard Bunga, ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Kamis (18/1/2014) mengatakan, sepanjang 2023 ada 9 pengaduan, dari 9 pengaduan itu 5 diantaranya sudah diterbitkan LHP.
"4 Desa belum ditindaklanjuti masi dalam proses, biasanya kita kalau berproses begini ada hal teknis yang harus kita siapkan seperti oprasional dan sebagainya, karena tim yang turun ini semuanya butuh oprasional,"ungkapnya.
Reinhard menjelaskan, biasanya pengaduan di 2023 kemarin itu seperti pembagian BLT, kegiatan yang sudah direncanakan dan diketahui masyarakat namun tidak dibuat misalnya pengadaan baran seperti fiber.
"Dan ketika kita menerima pengaduan biasanya kita konfirmasi dan klarifikasi terlebih dahulu ke Kades maupun Pemdes apakah betul atau tidak pengaduan itu," tandasnya.
Ia menambahkan untuk di 2024 memasuki akhir Januari ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Inspektorat.
"Meskipun ada, itu hanya bersifat koordinasi shering informasi dari Kejaksaan ke Inspektorat melalui APIP bahwa ada yang mengadu di Kejaksaan dari desa Aruku Kecamatan Loteng,"pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, menyebutkan sebanyak 5 Desa ditindaklanjut yang sudah dikeluarkan LHP diantara.
Desa Salu Kecamatan Loloda, Gamkonora - Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan, Goin dan
Tokuoko Kecamatan Tabaru, sementara 4 Desa dalam proses tindaklanjut, Sasur Kecamatan Sahu, Tuguis dan Kedi Kecamatan Loloda, Todoke Kecamatan Tabaru. (Red)
