 |
| James Uang saat memberikan sambutan.|| Foto Istimewa |
Jailolo, Falanusantara.id-- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Desa tahun 2022 telah diserahkan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat. Senin (29/1/2024).
LHP tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang yang berlangsung di Aula Bidadari Kantor Bupati dan dihadiri para Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Halbar.
Kepada wartawan, Bupati James mengatakan, penyerahan LHP menjadi kewajiban konstitusional bagi Kepala Desa dan jajarannya yang mengelola Dana Desa.
"Dengan harapan LHP yang diberikan itu nantinya bisa dipelajari oleh Kepala Desa dan perangkatnya, karena itu menjadi potret mereka dalam mengelola DD 2022," Katanya usai menyerahkan LHP DD.
James juga berharap, agar sama-sama meminimalisir temuan yang bersifat administrasi serta temuan yang ada unsur kerugian, baik itu Kabupaten maupun Desa itu harus dihindari.
"Kita akan mengikuti perkembangannya, karena mereka sudah menerima, nanti masing-masing Irban akan membedah hasilnya dan akan menyampaikan hasilnya kepada saya. Jadi ini hasil pemeriksaan 2022 yang diserahkan hari ini," Jelasnya.
Sementara Plt. Kepala Inspektorat Halbar, Reinhard Bunga menjelaskan, penyerahan LHP keuangan Desa tahun anggaran 2022 kurang lebih 122 desa, dan untuk 44 desa sudah diserahkan pada 2023.
"Kenapa yang lainnya diserahkan hari ini, kemarin itu kita mengalami kendala keterbatasan anggota tim, dan harus diserahkan hari ini, karena BPK juga sudah turun melakukan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD 2023, mengingat, kita juga harus turun melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa 2023," Ujarnya.
Reinhard menyebut, untuk temuan di 2022 itu ada administrasi, dan juga yang bersifat materil tetapi sambungnya, kebanyakan materil itu hanya di pajak.
"Bukti pajak yang belum ada sehingga diangkat temuan pembayaran pajaknya karena mereka belum melakukan, jadi rata-rata temuan di Desa itu soal pajak," Terang Reinhard.
"Dan pajak pengelolaan keuangan desa ini PPN, PPH, pajak - pajak itu yang Desa kadang belum setor, ketika terbit di LHP maka kita dorong untuk disetor, agar ada pendapatan keuangan negara disitu, dan setelah LHP diterima maka diberikan tindaklanjut LHP selama 60 hari," Tambahnya menutup.
Penulis: Putee
