 |
| Akademisi Ummu Ternate, Tamin Ilan Abanun.|| Dok: Istimewa |
Halbar, Falanusantara.id-- Akademisi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Ummu Ternate), Tamin Ilan Abanun menyoroti Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang meraih juara dua dalam Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Malut.
Menurut Tamin, Kepala Bappeda Halbar yang saat itu dipimpin oleh Soni Balatjai mampu mengukir prestasi dengan meraih penghargaan terbaik dalam Pembangunan Daerah tingkat Provinsi.
"Tetapi dalam tiga tahun terakhir setelah masa jabatan Soni Balatjai berakhir, prestasinya menurun, Pemda Halbar tidak dapat mempertahankan penghargaan terbaik itu. Seharusnya Pemda Halbar bisa mengukir prestasi di tahun 2024 ini," Kata Tamin kepada wartawan, baru-baru ini.
Tamin mengatakan, bahwa tahapan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) itu terbagi atas dua tahap disertai dengan kriteria dan indikator, yaitu Tahap I Penilaian Teknis Dokumen dan Tahap II wawancara dan verifikasi.
Tamin menjelaskan, bahwa Penilaian Teknis Dokumen (Tahap I) itu meliputi aspek pencapaian pembangunan, aspek kualitas dokumen perencanaan, dan aspek inovasi. Begitu juga dengan penilaian tahap II, yaitu wawancara dan verifikasi yang meliputi aspek kualitas dokumen RKPD, aspek proses penyusunan dokumen RKPD, dan aspek inovasi.
"Penilaian Teknis Dokumen dari kriteria aspek pencapaian pembangunan memiliki tujuh indikator yaitu pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas pembangunan, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM, ketimpangan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas. Jika tujuh indikator ini capaiannya baik maka nilainya 40 persen," Jelas Tamin.
"Dari sini kita dapat mengetahui penyebab mengapa Pemda Halbar hanya bisa bertengger di terbaik dua, mungkin karena angka pertumbuhan ekonomi menurun, atau bisa saja karena angka kemiskinan terus meningkat, IPM rendah dan lain sebagainya, sehingga target 40 persen tidak terpenuhi," Sambungnya.
Ia menyebutkan, berbicara soal aspek kualitas dokumen perencanaan yang nilainya 40 persen yang terbagi pada sinergi dan keterkaitan 14,5 persen, konsisten 11 persen, serta kelengkapan dan kedalaman 14,5 persen. Sementara dalam penilaian dokumen adalah aspek inovasi yang nilainya 20 persen.
"Pertanyaannya, terkait dengan konsistensi perencanaan, apakah terwujud atau tidak konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan pagu anggaran, dan terwujud atau tidak konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan program prioritas Daerah dan lainnya. Dari sini kita sudah memiliki gambaran bahwa sulitnya Pemda Halbar mempertahankan terbaik 1 Karena pasti ada masalah juga dalam hal konsistensi perencanaan Pemda tersebut," Ujar mantan anggota DPRD Halbar.
Selain itu, kata Tamin, di tahap II yakni Wawancara dan verifikasi ada juga kriteria dan indikator, dikuti dengan persen pula. "Jadi banyak sekali variabel untuk mengantarkan sebuah daerah bisa meraih penghargaan terbaik 1, asalkan capaian persennya terpenuhi disaat penilaian," Imbuhnya.
Lanjut Tamin, penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi yang diberikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
"Jadi tahapan penilaian itu bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi terkait kinerja pembangunan Daerah, baik dari Bappeda, OPD, maupun para stakeholder non-pemerintah," Terangnya.
Dikatakan, penilaian di tahap kedua ini tujuannya untuk memperoleh informasi dan konfirmasi, bagaimana persepsi dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan stakeholder lain terkait pencapaian kinerja pembangunan. Kemudian kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan, serta menyangkut inovasi yang dilakukan Pemerintah.
"Penilaian juga dilakukan dengan metode wawancara yaitu tim penilai mendengarkan pemaparan dari Kepala Bappeda terkait sejumlah aspek penyusunan RKPD. Disini dibutuhkan juga seorang kepala Bappeda yang mampu mempresentasikan karena sangat berpengaruh dalam mencapai target persennya itu," Ucapnya.
Selain itu, kata dia, tim penilai juga melakukan verifikasi lapangan, menyampaikan sejumlah indikator makro capaian pembangunan yang mulai dari gambaran pertumbuhan PDRB, penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini Ratio, indeks pembangunan manusia, hingga pendapatan Daerah. Hal itu, guna mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditentukan, sehingga itu Pemda harus melakukan berbagai terobosan melalui inovasi Daerah.
"Karena mungkin saja kita lemah di capaian inovasi Daerah, sehingga dapat menurunkan prestasi Pemda di tahun 2024. Padahal kondisi Halbar sangat gampang berinovasi, contoh kecil saja, setiap rumah di Halbar itu memiliki pekarangan yang luas. Tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana inovasi tuntaskan kemiskinan dengan satu pekarangan satu juta atau 2 juta agar masyarakat bisa terbantukan dengan hasil pekarangan untuk menghidupkan dapur mereka, dan lainnya," Katanya.
Ia menambahkan, pada prinsipnya semua terpulang kepada pemimpin Daerah, RT/RW, RPJMD, RKPD dan lainnya harus dilaksanakan dengan seksama.
"Jangan hanya jadikan sebagai tempelan. Perlu kita ketahui bersama bahwa obsesi Kepala Daerah baik itu Bupati maupun Gubernur yang berorientasi jangka pendek dan pragmatis sejalan dengan masa jabatannya adalah tindakan menghancurkan Daerah," Tandasnya.
"Semoga kedepan prestasi Pemda Halbar lebih baik lagi, bukan cuma terbaik di tingkat Provinsi tapi juga di tingkat Nasional," Tambah Tamin menutup. (Putee)
Penulis : Arip M. Samsudin
Editor : Redaksi
