Menko PMK bersama Kepala BNPB tinjau lokasi banjir bandang di Rua.|| Dok: Istimewa
Ternate, Falanusantara.id– Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berkomitmen untuk mendukung penuh penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Komitmen ini mencakup dukungan dalam setiap fase penanganan bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua ini masih terus dilakukan hingga hari ini, Selasa (27/08/2024). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, bahwa Pempus melalui BNPB akan mendukung sepenuhnya kebutuhan dalam penanganan bencana ini, mulai dari tahap tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto saat mengunjungi lokasi bencana, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
“Jadi atas saran bapak Menko (Muhadjir), kami pastikan Pemerintah Pusat melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pascabencana,” Ungkap Suharyanto.
Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata dia, Pemerintah akan memberikan bantuan stimulan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang.
“Bantuan yang diberikan berupa uang tunai ini, sebesar Rp 60 juta untuk rumah rusak berat, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan,” Jelasnya.
Sementara, Menko PMK, Muhadjir Effendy menambahkan, bahwa Pemerintah akan mempertimbangkan beberapa skema untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate, relokasi menjadi salah satu opsi yang mungkin diambil, mengingat kawasan terdampak memiliki sejarah sebagai jalur air dan aliran material vulkanik dari Gunung Gamalama.
“Supaya kejadian ini tidak terulang, Daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” Katanya.
Muhadjir juga menekankan, bahwa kajian lebih lanjut diperlukan untuk merencanakan relokasi, yang akan melibatkan BNPB dan Pemerintah Kota Ternate. “Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga harus direlokasi kalau mereka berada di lokasi berbahaya,” Tandas Muhadjir.
Perlu diketahui, sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Suharyanto sempat bertemu dengan para penyintas di pos pengungsian yang terletak di SMK 4 Kastela. Sebanyak 150 warga saat ini mengungsi di tempat tersebut.
Menko PMK juga memberikan bantuan pangan dan non-pangan yang disediakan oleh BNPB kepada warga pengungsi. (Anggi)
