 |
| Sahrir Jamsin |
Oleh: Sahrir Jamsin, Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Trilogi
Falanusantara.id– Halmahera Barat, merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi luar biasa, kini justru berada di ambang krisis yang serius. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan posisi strategis yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi, kini seakan tak berarti akibat tata kelola pemerintahan yang buruk.
Defisit anggaran yang terus membengkak, kemiskinan yang semakin parah, ketimpangan ekonomi yang melebar, serta pembangunan yang berjalan di tempat adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan daerah ini gagal dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah daerah lebih sibuk dengan wacana dan seremonial daripada mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka Halmahera Barat tidak hanya akan tertinggal, tetapi juga menghadapi krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.
Defisit Anggaran: Kesalahan Manajemen Fiskal yang Membahayakan Daerah.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 oleh BPK, defisit anggaran daerah mencapai Rp32,08 miliar. Dalam teori ekonomi fiskal, John Maynard Keynes menyatakan bahwa defisit dapat diterima jika digunakan untuk investasi produktif. Namun, di Halmahera Barat, defisit ini lebih banyak disebabkan oleh belanja birokrasi yang tidak efisien dibandingkan dengan investasi produktif, seperti infrastruktur dan sektor ekonomi masyarakat.
Selain itu, Realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 80,26% dari target Rp1,02 triliun mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki strategi yang matang dalam mengelola keuangan. Seharusnya, dalam prinsip ekonomi publik, anggaran daerah dialokasikan secara efektif untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya :
Belanja birokrasi lebih dominan dibandingkan belanja produktif. Pembangunan infrastruktur terhambat akibat dana yang terserap untuk administrasi.
Seperti yang dikatakan Adam Smith dalam The Wealth of Nations, pemerintah harus memainkan peran yang efisien dalam perekonomian tanpa menghambat pertumbuhan sektor produktif. Namun, pemerintah Halmahera Barat tampaknya gagal memahami prinsip ini dan justru mempertahankan kebijakan fiskal yang merugikan masyarakat.
Kemiskinan dan Pengangguran: Kegagalan Pembangunan yang Paling Nyata.
Jika ekonomi Halmahera Barat benar-benar berkembang, mengapa angka kemiskinan meningkat menjadi 8,74% dan tingkat pengangguran mencapai 3,77%? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, karena kenaikan angka ini adalah indikasi kegagalan kebijakan ekonomi yang mereka terapkan.
W. Arthur Lewis dalam Dual-Sector Economy menjelaskan bahwa, pertumbuhan ekonomi seharusnya membawa transformasi tenaga kerja dari sektor tradisional (pertanian dan perikanan) ke sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Namun, Halmahera Barat justru mengalami stagnasi karena pemerintah daerah tidak mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini.
UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah tidak mendapatkan insentif atau akses permodalan. Sektor pertanian dan perikanan masih bergantung pada metode konvensional tanpa inovasi.
Joseph Schumpeter dalam Theory of Economic Development menjelaskan bahwa inovasi dan kewirausahaan adalah kunci dalam pembangunan ekonomi. Sayangnya, pemerintah Halmahera Barat gagal menciptakan kebijakan yang dapat mendorong inovasi di sektor-sektor potensial.
Akibatnya, Generasi muda terpaksa meninggalkan kampung halaman karena tidak ada pekerjaan yang layak, sementara mereka yang bertahan harus berjuang dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Ketimpangan Ekonomi: Bukti Bahwa Pembangunan Tidak Merata.
Ketimpangan ekonomi di Halmahera Barat semakin nyata dengan meningkatnya Indeks Gini menjadi 0,264. Dalam teori ekonomi pembangunan, Simon Kuznets dalam Kuznets Curve menjelaskan bahwa ketimpangan seharusnya menurun seiring pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun yang terjadi di Halmahera Barat justru sebaliknya.
Proyek pembangunan hanya terfokus di beberapa wilayah tertentu, sementara daerah lain dibiarkan tertinggal. Akses terhadap modal dan sumber daya lebih mudah diperoleh oleh segelintir elite dibandingkan masyarakat kecil. Tidak ada kebijakan afirmatif untuk membantu petani, nelayan, dan UMKM berkembang.
John Rawls dalam Theory of Justice menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Namun, pemerintah daerah tampaknya lebih berpihak kepada kelompok tertentu daripada memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Inflasi yang Tidak Terkendali: Pemerintah Tidak Peduli pada Kesejahteraan Masyarakat.
Dengan inflasi di Kota Ternate yang mencapai 4,41%, masyarakat Halmahera Barat harus menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat tanpa ada kenaikan pendapatan yang sepadan. Milton Friedman dalam teori monetarisnya menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi.
Namun di Halmahera Barat, inflasi disebabkan oleh faktor lain diantaranya:
Kurangnya pasokan bahan pokok akibat rantai distribusi yang buruk, ketiadaan kebijakan yang bisa mengendalikan harga di pasar lokal dan ketergantungan yang tinggi terhadap barang dari luar daerah.
Seharusnya, pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memastikan stabilitas harga, seperti:
Membangun ketahanan pangan lokal dengan meningkatkan produksi pertanian, membantu pelaku usaha kecil agar dapat bersaing di pasar, meningkatkan efisiensi logistik untuk menekan biaya distribusi.
Namun, tidak ada upaya nyata yang dilakukan. Yang ada hanyalah kebijakan reaktif yang tidak menyelesaikan akar permasalahan.
Pembangunan Infrastruktur yang Mandek: Menghambat Pertumbuhan Ekonomi.
Pembangunan infrastruktur di Halmahera Barat mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp5,28 miliar. Dalam teori pembangunan ekonomi, Walt Rostow dalam Stages of Economic Growth menekankan bahwa investasi infrastruktur adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi.
Namun, di Halmahera Barat, banyak jalan yang masih rusak, yang menghambat distribusi barang dan jasa.
Akses ke daerah terpencil masih sulit, membatasi pengembangan ekonomi lokal.
Minimnya fasilitas umum membuat investor enggan menanamkan modal di daerah ini.
Albert Hirschman dalam Unbalanced Growth menyatakan bahwa investasi infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Namun, pemerintah daerah tampaknya tidak memiliki kesadaran akan pentingnya infrastruktur sebagai pendorong ekonomi.
Hal yang harus segera dilakukan:
Mengalokasikan anggaran secara efisien dan memangkas pemborosan. Meningkatkan lapangan kerja dengan mendukung UMKM dan sektor produktif. Mempercepat pembangunan infrastruktur agar ekonomi bergerak.
Mengendalikan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap stabil. Menutup celah ketimpangan agar pembangunan benar-benar inklusif.
Jika pemerintah tidak mampu melakukan perubahan ini, maka Bersiaplah Untuk Hancur. Jangan biarkan daerah ini terus terpuruk akibat kepemimpinan yang gagal. (*)
