 |
| Ketua SEMAINDO HALMAHERA BARAT DKI Jakarta, Sahrir Jamsin.||Dok: Istimewa |
Oleh: Sahrir Jamsin.
Falanusantara.id– Sebagai Anak yang lahir dan besar di Pabos, saya tumbuh dengan mencintai tanah ini. Setiap sudut Halmahera Barat adalah bagian dari identitas saya- hutan yang hijau, udara yang sehat, serta laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun, kini saya melihat masa depan Halmahera Barat berada di ujung tanduk. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bukanlah kemajuan, melainkan ancaman nyata bagi tanah kelahiran saya dan seluruh masyarakat yang hidup dari kekayaan alam ini.
Dibalik janji “energi hijau”, PLTP justru membawa dampak yang dapat menghancurkan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, serta merusak keseimbangan sosial dan ekonomi lokal. Yang lebih menyakitkan, penguasa daerah kita justru "bersekongkol" dengan investor untuk memaksakan proyek ini tanpa mempertimbangkan kehancuran yang akan ditimbulkan.
Mengapa PLTP berbahaya?
Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa saya begitu keras menolak proyek ini. Bukankah ini demi pembangunan? Jawabannya jelas: pembangunan yang menghancurkan alam dan mengorbankan masyarakat bukanlah pembangunan, melainkan eksploitasi.
Merusak Ekosistem dan Sumber Kehidupan
Halmahera Barat memiliki ekosistem yang unik dan kaya. Pengeboran PLTP akan mengganggu kestabilan tanah dan merusak sumber mata air yang menjadi nadi kehidupan masyarakat. Bayangkan jika sumur-sumur warga kering atau tercemar, dari mana kita akan mendapatkan air bersih?.
Tak hanya itu, panas bumi membawa gas beracun seperti hidrogen sulfida (H₂S) yang dapat mencemari udara dan air. Jika lingkungan sudah tercemar, apakah masih ada masa depan bagi para petani, nelayan, dan masyarakat yang bergantung pada alam?.
Ancaman Kesehatan: Harga yang harus dibayar masyarakat.
PLTP bukanlah tanpa emisi. Gas beracun yang dilepaskan selama proses pengeboran dan operasi akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan paparan zat berbahaya adalah risiko nyata yang akan dihadapi Masyarakat Halbar, Mada Khususnya Masyarakat idahdehe dan Payo, Bobo dan Saria (Pabos).
Siapa yang akan menanggung beban ini?
Apakah Investor? Oh Tidak, yang menderita adalah masyarakat kecil, sementara mereka yang berkuasa menikmati keuntungan dari proyek ini.
Risiko Bencana : Judi dengan nyawa masyarakat.
Sebagai daerah dengan aktivitas tektonik tinggi, Halmahera Barat tidak bisa dijadikan lokasi eksploitasi panas bumi tanpa risiko besar. Pengeboran PLTP bisa memicu gempa kecil, tanah longsor, dan ketidakstabilan geologi.
Jika terjadi bencana akibat proyek ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Investor akan pergi dengan kantong penuh keuntungan, sementara kita dibiarkan menanggung kehancuran.
Penipuan Ekonomi: Siapa yang diuntungkan?
Mereka yang mendukung proyek ini selalu beralasan bahwa PLTP akan membawa kemajuan ekonomi. Menurut saya, ini adalah kebohongan besar.
Lapangan kerja yang dijanjikan hanyalah tipu daya – setelah proyek selesai dibangun, tenaga kerja lokal tidak akan mendapatkan pekerjaan tetap. Sebagian besar posisi akan diisi oleh tenaga ahli dari luar. Keuntungan hanya untuk investor dan elite politik.
Perusahaan akan meraup keuntungan besar, sementara masyarakat hanya mendapat polusi dan kehancuran lingkungan. Ekonomi lokal yang bergantung pada alam akan mati jika ekosistem hancur, apa yang tersisa untuk nelayan, petani, dan masyarakat?
Lalu, mengapa kita harus membiayai kehancuran ini dengan uang pajak masyarakat? Bukankah lebih baik investasi diarahkan ke energi terbarukan berbasis kearifan lokal yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat?
DPRD Halmahera Barat: Pengkhianat Rakyat?
Sebagai mahasiswa dan pemuda Halmahera Barat, saya kecewa dengan sikap DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat, tetapi justru bertindak sebagai boneka investor.
Apakah mereka sudah benar-benar mengkaji dampak proyek ini? Apakah mereka sudah melibatkan masyarakat secara adil dan transparan? Ataukah mereka hanya melihat kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek?
Jika mereka memang peduli pada masyarakat, mengapa suara penolakan dari masyarakat tidak mereka dengar? Mengapa mereka lebih mendengarkan investor daripada masyarakat yang memilih mereka?
DPRD harus sadar bahwa mereka adalah "pelayan masyarakat", bukan alat bagi korporasi yang ingin mengeksploitasi Halmahera Barat.
Saatnya masyarakat Halmahera Barat bergerak :
Sebagai generasi muda yang peduli dengan masa depan Halmahera Barat, saya menolak untuk diam. Kita tidak boleh membiarkan tanah kita dihancurkan oleh segelintir orang yang rakus dan tidak peduli pada kelangsungan hidup rakyat.
Untuk itu, kami menuntut rencana pembangunan PLTP di Halmahera Barat di batalkan, hentikan eksploitasi alam yang hanya menguntungkan segelintir elit, dan lakukan kajian transparan yang benar-benar melibatkan masyarakat dan DPRD harus bertanggung jawab atas keputusannya dan berpihak kepada masyarakat, bukan investor.
Jika mereka tetap tuli terhadap suara kita, maka perlawanan adalah satu-satunya jalan. Saya percaya, Halmahera Barat bukan untuk dijual. Kita adalah pemilik sah tanah ini, dan kita berhak menentukan masa depan kita sendiri.
Jangan biarkan generasi kita menjadi korban keserakahan. Saatnya bersatu, saatnya melawan! (*)
